Jakarta, CNN Indonesia —
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik sejumlah upaya pemerintah mengatasi polusi udara yang saat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Beberapa hal yang disoroti yakni soal pengurangan deforestasi, percepatan penggunaan kendaraan listrik, hingga penggunaan water mist generator di gedung-gedung tinggi.
Pengkampanye Polusi dan Perkotaan Walhi Abdul Ghofar mengatakan pengurangan deforestasi memang seharusnya dilakukan sejak dahulu. Namun, permasalahan polusi udara saat ini bukan hanya karena deforestasi, melainkan juga dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ghofar menyatakan efek karhutla ini paling banyak ditemui di Sumatera dan Kalimantan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di luar kota besar wilayah-wilayah di Sumatra Kalimantan ini kualitas udaranya juga cukup buruk. Penyebab polusi udara di wilayah selain perkotaan ini kan mayoritas dari sektor kehutanan ya atau dari lahan,” kata Ghofar kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/9).
“Problemnya tidak tunggal nih, cukup disayangkan ya kalo misalnya pemerintah hanya mengidentifikasi soal deforestasi dan nyebut, oh deforestasi sudah menurun artinya polusi udara di sektor deforestasi rendah,” lanjutnya.
Ghofar mengatakan saat ini karhutla kembali memburuk. Berdasarkan catatan Walhi, ada 7.800 titik panas yang sebagian di antaranya berasal dari kawasan konsesi perusahaan.
“Artinya ada proses pembakaran ya, pembakaran oleh perusahaan untuk pembukaan lahan dan perkebunan terutama sawit. Kalau hanya berfokus pada deforestasi sementara kejadian-kejadian kebakaran hutan dan lahan sebagian terjadi di wilayah konsesi perusahaan ya masih tinggi,” jelasnya.
Ghofar juga menyoroti percepatan penggunaan kendaraan lisrtik. Menurutnya, upaya itu bias antara untuk mengatasi permasalahan udara dengan bisnis yang dipegang oleh sebagian pejabat.
Ia mengatakan ada sejumlah pejabat di tingkat menteri yang punya bisnis di sektor kendaraan listrik.
“Saya enggak berani nyebut nama, tapi ada beberapa pejabat publik di level menteri-menteri di bawahnya yang memang mereka berbisnis kendaraan listrik. Kebijakan ini jadi samar nih antara kepentingan rakyat dan kepentingan bisnis,” ucapnya.
Selain itu, proses pembuatan kendaraan listrik juga tak lepas dari pembangkit dan material yang saat ini dipandang sebagai penyumbang emisi tinggi, yakni batubara dan nikel.
Ghofar juga menilai subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kendaraan elektrik seharusnya bisa dialihkan untuk subsidi transportasi umum.
“Menurut kami, subsidi yang besar ini sebetulnya bisa dialihkan untuk subsidi transportasi publik, kemudian subsidi untuk pembelian armada baru bagi kota-kota yang belum memiliki transportasi memadai,” ujarnya.
Selanjutnya, soal penggunaan penyemprotan air menggunakan mist generator di gedung-gedung tinggi. Menurut Ghofar, efektivitas dari penyemprotan air belum teruji dalam mengurangi polusi udara.
“Kalau hanya jadi proyek baru kan juga sayang, apalagi akan dibebankan kepada swasta yang punya gedung-gedung tinggi untuk melakukan instalasi water mist,” kata dia.
Ghofar pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan udara. Sebab, hingga saat ini kualitas udara di sejumlah daerah masih buruk.
“Dengan upaya mengatasi polusi udara yang dilakukan pemerintah, sampai saat ini kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya masih buruk,” ucapnya.
(yla/tsa)
[Gambas:Video CNN]