Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto tak sepakat dengan ide contract farming yang digagas oleh capres nomor urut 1, Anies Baswedan.
Ia tak menghendaki para petani tak memiliki tanah. Airlangga ingin para petani Indonesia memiliki tanahnya sendiri.
“Kita mau petani punya tanah, sehingga petani sejahtera, bukan pekerja petani,” kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (30/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Airlangga menjelaskan skema contract farming itu sama saja dengan petani yang tak bertanah.
Ia pun enggan petani di Indonesia hanya bekerja bak buruh tanpa memiliki tanah.
“Contracting farming adalah farmer yang enggak punya tanah. Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang menjadi pekerja buruh. Nah, kita enggak mau itu,” ujar dia.
Anies sebelumnya menyampaikan gagasan program contract farming untuk menjawab persoalan ketahanan pangan di Indonesia.
Ia menilai program itu akan membawa dampak positif bagi para petani dan juga masyarakat. Kata dia, langkah itu dapat menjaga jumlah suplai beras sekaligus petani akan mendapatkan keuntungannya secara langsung.
Anies mengaku sudah menerapkan program itu kala menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Selain itu, ia berpendapat contract farming akan lebih menguntungkan petani di daerah ketimbang program food estate atau lumbung pangan.
Ia mengatakan dalam program food estate tak mengalir langsung ke petani, tetapi ke perusahaan.
Adapun contract farming sendiri bukanlah istilah baru. Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farming sebagai bentuk kesepakatan di muka antara petani dan pembeli. Kedua belah pihak umumnya menyepakati syarat dan ketentuan produksi hingga pemasaran produk pertanian.
Laporan Bank Dunia pada 2014 lalu memberikan gambaran bagaimana dampak pertanian kontrak di beberapa negara. Salah satunya Senegal yang menerapkannya untuk komoditas kacang tanah.
Laporan Bank Dunia melaporkan sistem ini memberikan setidaknya peningkatan pendapatan kotor pertanian sebesar 39 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak terlibat dalam sistem kontrak.
Mereka juga mencatat skema tersebut pernah dilakukan di Indonesia. Terdapat empat komoditas yang diproduksi dalam perjanjian ini, unggas, jagung, beras, hingga kelapa sawit.
Komoditas kelapa sawit diklaim mampu menaikkan pendapatan bersih rumah tangga sebesar 60 persen.
“Sistem kontrak meningkatkan pengembalian modal untuk benih unggas dan jagung, namun tidak untuk padi. Petani kontrak masing-masing mengalami peningkatan margin kotor sebesar 71 persen dan 160 persen untuk benih jagung serta unggas,” tulis laporan FAO.
(mnf/dna)
[Gambas:Video CNN]