Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/11). Pembangunan kantor ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di IKN, yang akan menjadi pusat pemerintahan dan penggerak perekonomian nasional.

“Keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan menambah lengkap fasilitas layanan masyarakat di IKN. Menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi tinggal di IKN karena sudah ada perlindungan jaminan sosial dari BPJS (Ketenagakerjaan),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11).

Dia menambahkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh para pekerja. Perlindungan tersebut dapat melindungi pekerja dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun risiko ekonomi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Apalagi saat ini di IKN sedang berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja,” imbuh Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, merasa bangga karena BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu lembaga pemerintah pertama yang memulai pembangunan gedung kantornya di IKN.

Dia pun menjelaskan bahwa desain Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di IKN memiliki filosofi ‘Rumah Untuk Semua’, yang mengingatkan pada bentukan Rumah Betang khas Kalimantan, yang demokratis dan cukup memberi naungan bagi semua penghuninya.

“Sesuai dengan amanah kami dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia,” tegas Anggoro.

Menurutnya, beberapa tahun ke depan IKN akan terus tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan penggerak perekonomian nasional. Tentunya keberadaan IKN juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal.

Maka dari itu, hadirnya BPJS Ketenagakerjaan di IKN menjadi sangat penting untuk dapat memastikan seluruh pekerja terlindungi atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga kehilangan pekerjaan.

Anggoro menambahkan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta pekerja aktif, termasuk seluruh pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN.

Pada akhir tahun 2026 BPJS Ketenagakerjaan menargetkan mampu melindungi hingga 70 juta pekerja dan memiliki kelolaan dana sebesar Rp1.001 triliun.

Konsep Ramah Lingkungan

Kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di IKN akan dibangun di atas lahan seluas 1,19 hektar. Gedung ini akan dibangun dengan konsep yang memadukan tiga unsur utama yaitu alam, budaya dan manusia.

Gedung setinggi delapan lantai ini akan terdiri dari dua blok bangunan yang disatukan oleh sebuah hutan kota. Penggunaan material-material terbarukan akan menjadi salah satu nilai tambah dalam pembangunan gedung ini.

Bangunan juga akan dibuat berterasering untuk menyesuaikan kontur alam serta menumbuhkan kesan bahwa bangunan tersebut seolah-olah tumbuh dari tanah tempatnya berdiri.

Selaras dengan semangat IKN sebagai ibukota hijau, bangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan akan didominasi oleh ruang terbuka dan koridor yang terhubung dengan alam.

Hal ini membuat setiap ruang memiliki sistem pendinginan dan pencahayaan alami, sehingga mampu mengurangi penggunaan energi yang berlebihan.

Selain itu, tersedia juga beberapa fasilitas pendukung lain, seperti jogging track, lapangan terbuka, arena amphitheatre, dan lapangan olahraga tertutup. Sentuhan budaya dituangkan lewat desain sirip bangunan yang terinspirasi dari tenun dayak.

Proses pembangunan dan pemindahan 250 karyawan akan terbagi dalam beberapa tahap yang diperkirakan selesai seluruhnya pada 2025.

Anggoro berharap proses pembangunan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan lancar sehingga nantinya mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jamsostek, agar para pekerja bisa ‘Kerja Keras Bebas Cemas’.

“Kami siap mendukung apa yang menjadi cita-cita Bapak untuk kemajuan Bangsa, melalui penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja Indonesia dan keluarganya, agar mereka dapat hidup lebih sejahtera,” pungkasnya.

(rir)