Yogyakarta, CNN Indonesia —
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan program Satu Difafel Satu Rekening bertepatan dengan Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2023. Terobosan ini dibuat demi mempermudah akses keuangan bagi kalangan disabilitas sekaligus mengejar tingkat inklusi keuangan.
“Kita launching satu program kita untuk inklusi keuangan bagi saudara-saudara kita yang difabel. Rencananya ke depan, satu difabel satu rekening,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023 di Pakuwon Mall Yogyakarta, Sleman, DIY, Sabtu (28/10).
Friderica menuturkan OJK berkomitmen memperluas inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas dalam rangka mempermudah akses keuangan kepada para difabel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
OJK, lanjut Friderica, akan mendorong perluasan akses keuangan bagi penyandang disabilitas ini lewat berkolaborasi bersama berbagai stakeholder, termasuk PUJK. Pihaknya memastikan tak ada satu pun segmen masyarakat yang tertinggal untuk memperoleh akses dan jasa keuangan.
“Kami juga akan melakukan kick off untuk sinergi akselerasi keuangan inklusif bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk kolaborasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan,” kata Friderica.
“Kita akan kumpulkan semua PUJK dulu dan menanyakan kesiapan mereka, dan komitmen mereka. Karena yang membuka rekening bukan OJK, tapi PUJK. Kita hanya mengarahkan dan kita akan sama-sama menetapkan target yang reasonable dan achievable untuk satu tahun ke depan,” sambungnya.
Adapun upaya perluasan akses keuangan bagi penyandang disabilitas ini juga sebagai wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 114 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi. Dalam peraturan tersebut, ditargetkan inklusi keuangan mencapai 90 persen tahun 2024.
Dalam upaya mencapai target itu, Friderica mengklaim OJK telah menyusun Petunjuk Teknis Operasional (PTO) bagi lembaga jasa keuangan (LJK) dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, serta melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi bersama Persatuan Penyandang Disabilitas di Indonesia.
OJK juga telah memiliki infrastruktur literasi keuangan bagi difabel netra berupa buku perencanaan keuangan versi Braille.
“Kita juga telah menerbitkan buku perencanaan keuangan dalam versi braille, serta learning management sistem edukasi keuangan yang ramah kepada saudara kita yang difabel,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut sekitar 10 persen populasi di Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Karenanya, pihaknya pun meminta para PUJK agar memfokuskan layanan pada sektor disabilitas.
“Bisa dibayangkan 10 persen tadi dalam kacamata potensi, dalam kacamata kemungkinan perkembangan dan pemasaran dari produk-produk keuangan adalah suatu kesempatan yang luar biasa itu salah satu yang harus kita dorong terus,” kata Mahendra.
Kata Mahendra, PUJK telah menjembatani jurang antara penyandang disabilitas dan akses layanan keuangan. Pihaknya meminta upaya ini terus didorong demi memperluas akses keuangan bagi penyandang disabilitas hingga ke daerah-daerah terpencil sekalipun.
[Gambas:Video CNN]
“Peningkatan akses keuangan masyarakat khususnya bagi difabel dan masyarakat yang berada di daerah terpencil penting untuk terus dilakukan. Seluruh masyarakat berhak untuk mendapat perlakuan dalam mengakses produk dan layanan jasa keuangan,” kata Mahendra.
OJK dan seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) di sisi lain berkomitmen penuh mendorong peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional yang penting bagi penguatan ekonomi nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
“Kunci dari pertumbuhan dan penguatan ekonomi nasional tergantung kemampuan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” kata Mahendra.
(kum/agt)