Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar mengaku setuju dengan wacana perubahan tarif Transjakarta sesuai status ekonomi dan domisili penumpang melalui account based ticketing (ABT)
“Kalau saya sih dalam hal ini setuju-setuju saja. Karena tidak bisa mengandalkan public service obligation (PSO) terus. PSO tidak mungkin dengan kebutuhan masyarakat di Jakarta,” kata Taufik saat dihubungi, Selasa (26/9).
Apalagi, kata dia, perekonomian yang stabil sangat dibutuhkan ketika status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita butuh juga supaya moda transportasi ini lebih baik, polusi udaranya juga menghilang, itu yang kita harapkan,” ucapnya.
Meski demikian, Taufik mengatakan usulan terkait kenaikan tarif Transjakarta sesuai status ekonomi dan domisili penumpang belum dibahas di tingkat DPRD.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan sistem ABT mengintegrasikan sistem pembayaran tiket antar transportasi yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta dalam satu platform yakni melalui aplikasi JakLingko.
Syafrin menyebut sistem ABT diharapkan bisa membuat subsidi Transjakarta tepat sasaran jika nantinya diterapkan.
“Setelah kita mengumpulkan data-data profiling pengguna, kita bisa mengetahui apakah yang menggunakan angkutan umum massal itu domisili Jakarta kah atau bodetabek. Sekaligus penghitungan PSO yang lebih efisien. Sehingga nanti menjadi lebih tepat sasaran untuk PSO-nya,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, sistem ABT juga bermanfaat bagi masyarakat yang kerap kehilangan kartu. Jika kartu tersebut hilang, maka saldo masih tetap ada di aplikasi.
Sementara itu, Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Wibowo mengatakan Transjakarta belum menerapkan kebijakan baru terkait perubahan tarif berdasarkan status ekonomi dan domisili penumpangnya.
Ia menyebut sistem tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) tengah dikaji secara mendalam oleh Transjakarta.
“Pengaturan berdasarkan status ekonomi dan KTP itu belum diaplikasikan. Tentu perlu kajian dalam mengimplementasikan dalam program,” ucapnya.
(lna/kid)
[Gambas:Video CNN]